Mahasiswa Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat dalam Audiensi Bersama DPR RI

Pimpinan DPR RI berencana mengadakan rapat bersama para ketua fraksi untuk membahas tuntutan 17+8 yang digaungkan masyarakat dalam aksi demonstrasi pada 25–31 Agustus. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut rapat itu juga akan menjadi forum evaluasi sekaligus menyatukan sikap dari delapan fraksi di parlemen.

Dasco menjelaskan sebagian tuntutan koalisi sipil yang tertuang dalam petisi 17+8 telah disampaikan mahasiswa dalam audiensi. Ia menegaskan DPR akan menindaklanjuti poin-poin tersebut secepatnya, termasuk evaluasi menyeluruh terkait tunjangan, transparansi anggaran, hingga keterbukaan aktivitas DPR.

Politikus Partai Gerindra itu membantah anggapan bahwa DPR baru kali ini menerima aspirasi masyarakat. Menurutnya, berbagai masukan telah rutin ditampung melalui alat kelengkapan dewan. Ia juga menyebut rencana DPR untuk menemui massa aksi sempat batal karena situasi lapangan tidak kondusif akibat adanya pihak-pihak yang menunggangi demonstrasi.

Koalisi sipil sebelumnya merumuskan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati.” Dari total 25 tuntutan, 17 poin diminta segera ditindaklanjuti sebelum 5 September, di antaranya penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi kematian demonstran, pembekuan kenaikan tunjangan anggota DPR, transparansi anggaran, hingga penghentian tindakan represif aparat.

Sementara delapan tuntutan jangka panjang ditargetkan selesai hingga Agustus 2026, mencakup reformasi DPR dan partai politik, reformasi perpajakan, pengesahan RUU Perampasan Aset, perbaikan kepolisian, penguatan lembaga independen seperti Komnas HAM, hingga evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.