Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menyampaikan rencana pembubaran parlemen yang membuka peluang digelarnya pemilihan umum lebih cepat dari jadwal semula. Ia menyatakan langkah tersebut diambil demi mengembalikan mandat kekuasaan kepada rakyat. Mengutip Aljazeera, Sabtu (13/12/2025), media lokal melaporkan bahwa Anutin telah mengajukan permohonan resmi pembubaran parlemen kepada Raja Thailand.
Sejak menjabat pada Agustus 2023, Anutin menghadapi tantangan berat dalam menstabilkan perekonomian Thailand yang tertekan oleh tingginya utang rumah tangga, lemahnya konsumsi domestik, serta dampak kebijakan tarif Amerika Serikat. Situasi politik yang belum stabil turut memperburuk kondisi ekonomi negara yang menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara tersebut.
Sebelumnya, Anutin sempat menyampaikan rencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari, dengan pelaksanaan pemilu diperkirakan berlangsung pada Maret atau awal April.
Perubahan dinamika politik semakin menguat setelah Partai Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan dan menjalin kesepakatan baru dengan Partai Rakyat. Dukungan tersebut disertai sejumlah tuntutan, termasuk penyelenggaraan referendum reformasi konstitusi.
Siripong menjelaskan bahwa keretakan koalisi terjadi akibat tidak terpenuhinya tuntutan tersebut. Ia menyebut Partai Rakyat mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya dan mendesak pembubaran parlemen. Pernyataan itu turut ditegaskan oleh pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, yang menilai Partai Bhumjaithai tidak menepati kesepakatan awal.
Post comments (0)