Akhir Penantian Panjang, UU PPRT Resmi Disahkan untuk Lindungi Pekerja Domestik

Setelah lebih dari dua dekade tanpa kepastian, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya resmi disahkan pada 21 April. Berdasarkan informasi dari kanal resmi pemerintah, pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-17 DPR pada penutupan masa sidang IV 2025–2026, yang dihadiri ratusan anggota dewan dan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa aturan ini hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja. Regulasi ini juga ditujukan untuk mencegah berbagai bentuk perlakuan tidak adil, mulai dari diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan di lingkungan kerja domestik.

UU PPRT mengatur berbagai aspek penting, seperti proses perekrutan, jenis pekerjaan, hingga hubungan kerja berbasis perjanjian antara kedua pihak. Selain itu, aturan ini juga mencakup hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja, termasuk peran perusahaan penyalur tenaga kerja. Tak hanya itu, terdapat pula ketentuan terkait pelatihan, perizinan usaha, hingga sistem pembinaan dan pengawasan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pemerintah memiliki waktu sekitar satu tahun untuk menyusun aturan turunan yang lebih teknis. Regulasi lanjutan ini nantinya akan mengatur detail seperti jaminan kesehatan, hak cuti, ketenagakerjaan, hingga mekanisme pengawasan.

Dengan disahkannya UU ini, negara menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga. Selain menjamin hak dan kepastian hukum, aturan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta keterampilan pekerja, sekaligus menciptakan hubungan kerja yang lebih adil, aman, dan manusiawi.