Langganan Strava Premium Kini Kena PPN 11%, DJP Tunjuk Tujuh Platform Digital Global

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunjuk tujuh perusahaan digital asal luar negeri sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketujuh perusahaan tersebut adalah Strava Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council Inc., dan PLAUD LLC. Dengan kebijakan ini, pengguna yang membeli atau berlangganan layanan berbayar dari platform tersebut akan dikenai tambahan PPN sebesar 11% saat melakukan transaksi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari aplikasi kebugaran, penyedia aset desain digital, platform kecerdasan buatan (AI), hingga layanan pendidikan dan sertifikasi.

Pengenaan PPN hanya berlaku bagi layanan berbayar atau premium. Pengguna layanan gratis tidak akan dikenai pajak tambahan. Sebagai contoh, biaya langganan Strava Premium yang sebelumnya Rp50.000 per bulan akan menjadi Rp55.500 setelah ditambah PPN 11%. Kebijakan ini berlaku baik bagi pelanggan baru maupun pengguna yang memperpanjang langganan premium.

Menurut DJP, penunjukan tujuh perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan sistem perpajakan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Hingga akhir Mei 2026, pemerintah telah menunjuk ratusan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN, dengan total penerimaan dari sektor ini mencapai Rp40,55 triliun. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih adil sekaligus memberikan kepastian hukum dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia.