Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ribuan Mahasiswa di Yogyakarta Kepung DPRD DIY dan Tuntut Pemakzulan Wapres

YOGYAKARTA — Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM dan elemen gerakan masyarakat sipil se-DIY menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD DIY hingga kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Selasa (20/10/2026). Aksi ini digelar tepat pada momentum dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Massa aksi membawa sejumlah tuntutan kritis serta “rapor merah” yang mencakup evaluasi di sektor politik, ekonomi, hukum, pendidikan, hingga lingkungan hidup. Aksi berlangsung secara dinamis dengan orasi ilmiah, teaterikal, serta penyerahan berkas tuntutan langsung kepada pimpinan DPRD DIY.

1. Kritik Kebijakan Politik: Kabinet Gemuk dan Keabsahan Legitimasi

Dalam penyampaian aspirasinya, mahasiswa mengkritik keras pembentukan struktur kabinet pemerintahan saat ini yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien. Aliansi mahasiswa menilai bahwa penambahan jumlah kementerian dan lembaga negara lebih kental dengan nuansa kompromi politik serta pembagian kekuasaan (akomodasi politik) dibanding asas fungsionalitas dan efisiensi anggaran negara.

“Kabinet gemuk ini membebankan APBN dan tidak berorientasi pada pelayanan rakyat, melainkan hanya sarana bagi-bagi kursi untuk memelihara koalisi politik,” tegas salah satu orator di atas mobil komando.

Selain masalah efisiensi kabinet, massa aksi secara spesifik menyoroti keabsahan legitimasi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa mendesak parlemen di DPR RI untuk mengambil langkah politik yang tegas, termasuk menyuarakan dan memproses wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden karena dinilai cacat etika dan hukum sejak proses pencalonannya.

2. Sektor Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial: Stop Komersialisasi

Di bidang pendidikan dan sosial-ekonomi, mahasiswa menuntut adanya reformasi mendasar pada tata kelola anggaran pendidikan nasional. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan segala bentuk regulasi yang mendorong liberalisasi dan komersialisasi di perguruan tinggi, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta biaya operasional pendidikan lainnya yang kian tak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain isu kampus, massa aksi menyuarakan keprihatinan atas kondisi perekonomian rakyat kecil. Mereka menuntut peninjauan kembali regulasi ketenagakerjaan dan agraria yang dianggap meminggirkan hak-hak kaum pekerja/buruh, petani, dan masyarakat miskin kota di tengah tingginya biaya hidup.

3. Keadilan Lingkungan dan Transparansi Dana Keistimewaan (Dana Keis)

Sektor ekologi dan desentralisasi daerah turut menjadi sorotan utama dalam aksi kali ini:

Penanganan Karhutla & Keadilan Ekologis: Pemerintah didesak untuk bertindak transparan dan tegas dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penanggulangan bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia. Mahasiswa menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi yang terbukti merusak lingkungan.

Transparansi Dana Keis DIY: Massa meminta kejelasan dan transparansi penuh atas penggunaan Dana Keistimewaan (Dana Keis) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mendesak agar alokasi dana tersebut difokuskan pada peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi rakyat Yogyakarta, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik atau penataan kosmetik kota semata.

Aksi demonstrasi yang berlangsung hingga sore hari tersebut diterima langsung oleh perwakilan pimpinan DPRD DIY. Dalam pertemuan singkat di depan gerbang gedung dewan, pimpinan DPRD DIY berjanji akan meneruskan berkas tuntutan dan aspirasi tertulis dari aliansi mahasiswa Yogyakarta ini ke DPR RI dan Pemerintah Pusat di Jakarta.

Secara keseluruhan, aksi ini menjadi cerminan bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat di Yogyakarta tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial (social control) demi mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.