Siap-siap, Transfer Bank dan Transaksi Digital Bakal Kena Pajak Mulai November 2026

Pemerintah Indonesia terus bergerak cepat dalam mengeksplorasi potensi penerimaan negara. Langkah terbaru, pemerintah mengumumkan rencana penerapan kebijakan pajak digital (digital taxation) yang menyasar berbagai aktivitas transaksi keuangan modern, mulai dari transfer perbankan hingga transaksi di platform e-commerce dan fintech.

Kebijakan yang diproyeksikan mulai beroperasi penuh pada 9 November 2026 ini menandai babak baru dalam transformasi digitalisasi perpajakan nasional.

Ekosistem Perbankan hingga E-Commerce Dilibatkan

Penerapan skema perpajakan baru ini dipastikan akan melibatkan ekosistem keuangan digital secara luas. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan akan memegang peranan penting dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak ini.

Pihak-pihak yang akan terintegrasi dalam sistem perpajakan digital ini meliputi:

• Sektor Perbankan: Bank milik pemerintah (BUMN) dan bank swasta nasional maupun asing.
• Perusahaan Fintech: Penyedia layanan dompet digital (e-wallet) dan teknologi finansial lainnya.
• Platform Digital & E-Commerce: Raksa digital seperti Shopee, Lazada, hingga ekosistem GoTo.

Untuk memastikan transparansi dan efisiensi pemungutan, pemerintah akan mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Sistem terautomasi ini diharapkan dapat menjaring potensi pajak dari transaksi yang selama ini belum tersentuh secara optimal tanpa mengganggu kenyamanan pengguna.

Rasio Penerimaan Negara Masih Rendah Dibandingkan Negara Tetangga

Langkah mendesak ini diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah mengidentifikasi bahwa tax ratio (rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Saat ini, total akumulasi penerimaan negara Indonesia—yang bersumber dari sektor pajak, cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)—baru menyentuh kisaran 12 persen terhadap PDB.

Sebagai pembanding:

• Kamboja: Berhasil mencatatkan rasio penerimaan negara sebesar 18 persen dari PDB.
• India: Memiliki rasio penerimaan yang mencapai 20 persen dari PDB.

Potensi Tambahan Anggaran Rp1.500 Triliun per Tahun

Membaca celah tersebut, Hashim menilai Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk meningkatkan rasio penerimaan negaranya. Jika Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dan menyamai pencapaian Kamboja dengan menaikkan rasio sebesar 6 persen, potensi dana segar yang masuk ke kas negara diperkirakan dapat mencapai Rp1.500 triliun per tahun.

Peningkatan kapasitas fiskal ini dinilai sangat krusial untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperkuat Postur Fiskal Nasional

Langkah penataan pajak digital ini diharapkan tidak hanya menaikkan angka pendapatan negara, tetapi juga mampu memperbaiki postur dan ketahanan fiskal Indonesia di mata internasional.

Melalui pemanfaatan AI dan penguatan regulasi di sektor keuangan digital, pemerintah optimis Indonesia dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil, transparan, serta berkelanjutan untuk jangka panjang.